Pedoman dan Kisi USBN PAI 2014/2015

UsbnBersama ini kami pasang Pedoman Pelaksanaan USBB PAI & Kisi-kisi USBN PAI 2014/2015 :

Pedoman Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar PAI

Kisi-Kisi Soal USB PAI


Perkiraan Pemberangkatan Haji 2015

Bersama ini saya pasang informasi Perkiraan Pemberangkatan Haji tahun 2015, update siskohat per 3 Desember 2014. Bisa dipakai untuk selain Banjarnegara kecuali jumlanya…

Haji 2015

Semoga Bermanfaat!

Sumber : PHU Kemenag Banjarnegara, jsikemenagbara.wordpress.com

Metode Al Insyirah Alternatif Praktis Membaca Al Quran

20150207_095702Metode membaca Al Qur’an saat ini sudah sangat berkembang dan beragama mulai dari metode Qiroati, Al Baghdadi, Iqro dan Yan-bu’a. Semua metode tersebut telah menunjukkan hasil yang menggambarkan kemudahan cara membaca Al Qur’an.

Di Banjarnegara ada 2 metode yang banyak digunakan, yaitu Iqra dan Qiroati. Iqra menjadi dominan karena siapapun bisa mengajarkannya, hasilnya santri hanya sekedar bisa membaca. Qiro’ati diminati karena hasilnya santri mampu membaca dengan Murottal dan Mujawwad. Namun untuk bisa mengajar dengan metode Qiro’ati tidak semua ustadz TPQ bisa mengikuti standar dan sistem yang telah di tetapkan metode Qiro’ati.

Terdapat metode membaca Al Qur’an yang praktis sebagai alternatif, yaitu Metode Al Insyirah. Badan Koordinasi (BADKO) TPQ Banjarnegara bekerja sama dengan Kementerian Agama Kab. Banjarnegara menyelenggarakan pelatihan metode ini, di Aula Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, Sabtu (7/2/15) ini. Dengan mengundang 210 peserta, terdiri dari ustadz dan ustadzah TPQ, dan Guru Agama SD-MI sekabupaten Banjarnegara. Pelatihan menghadirkan Ustadz Saruji, S.Pd, penemu dan penyusun metode Al Insyirah dari Jawa Timur secara langsung.

Dalam sambutan dan pembukaan pelatihan oleh Sekda Kabupaten Banjarnegara, selaku Ketua Umum BADKO Kabupaten, Drs. H. Slamet Fahrudin Susiadi, MM, berharap kegiatan ini bisa memberikan wawasan, juga kreatifitas dalam pembelajaran Al Qur’an. Juga harus dipraktekkan agar bisa melihat hasil, dan efektifitasnya dalam pembelajaran.

Pemateri menyampaikan, bahwa penyusunan metode berdasarkan pengalaman selama 15 tahun, melalui proses mengamati, meneliti, mencari solusi agar siswa mudah dalam menerima pelajaran. Metode Al Insyirah menerapkan strategi klasikal murni, klasikal baca simak, dan individual secara proposional, sehingga proses belajar dan mengajar menjadi efektif dan efisien, mudah, menyenangkan, santri menjadi lebih tertib, target pembelajaran menjadi mudah terpenuhi, dan ada tes untuk menguji keberhasilan dengan munaqosah umum.

Penerapan metode ini menjadikan santri lebih percaya diri karena terbiasa membaca dengan Jahr dengan nada murottal dan mujawwad. Metode dilengkapi media pembelajaran, Peraga jilid 1-5 ditambah Peraga Gharib.

Peserta amat antusias dikarena selain disampikan secara ceramah, juga diberikan simulasi, serta praktek microteaching oleh pemateri, dimana sebagian besar peserta merupakan pendidik di bidang Al Qur’an.

Di akhir pelatihan di adakan diskusi yang membahas penerapan metode ini, dan sharing masalah-masalah Taman Pendidikan Al Qur’an. Selain mendapatkan sertifikat, disampaikan kepada peserta rencana pelatihan lanjutan dan pendampingan praktek selama 1 tahun

P3N bisa diangkat untuk daerah dengan tipologi D1 dan D2

DSCF1926Aduan masyarakat tentang pelayanan di KUA kecamatan yang kurang memuaskan ditambah dengan adanya oknum yang mengatasnamakan Kementerian Agama dengan beberapa biaya yang dibebankan kepada calon pengantin (catin), padahal segala pelayanan baik rekomendasi, legalisir, duplikat dan pelayanan lainnya tidak dipungut biaya alias gratis.

Dengan adanya aduan tersebut Kasi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, H. Zulkifli, S.Ag, menanggapi bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak Kementerian Agama di tingkat kecamatan, sebagian tugas pokok fungsinya adalah melayani masyarakat dalam hal pencatatan nikah dan rujuk. Namun antara aturan dan pelaksanaan berbeda misalnya masalah biaya nikah. Untuk biaya nikah di kantor adalah Rp.0,- (nol rupiah)/ gratis dan di luar kantor Rp. 600.000,- (di setor lewat bank ke kas negara) (6/2/15).

Hal ini menjadi catatan penting dalam sosialisasi dan pembinaan kepada KUA dan komponennya di lapangan, agar tidak menjadi catatan merah dalam pelayanan Kementerian Agama kepada masyarakat. Kementerian Agama dengan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan Instruksi No. DJ.II/1/ tahun 2015 tentang Pengangkatan P3N tertanggal 26 Januari 2015.

Instruksi tersebut memberikan aturan pengkatan posisi P3N harus lebih selektif mengacu Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Pengangkatan P3N dengan regulasi baru hanya boleh di usulkan dan diangkat pada KUA yang masuk tipologi D1 (daerah pedalaman/ pegunungan), dan D2 (daerah perbatasan negara/kepulauan). “Dan wilayah Banjarnegara tidak ada kecamatan yang masuk kedua tipologi tersebut” ungkap Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, “Sesuai aturan untuk pengangkatan P3N juga beberapa syarat seperti harus domisili di desa di maksud, mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidang hukum dan administrasi pernikahan. Untuk pengangkatan bisa di angkat melalui Surat Tugas dari Kepala KUA kecamatan bersangkutan”.

Melalui monitoring dan evaluasi Seksi Bimas Islam ke KUA kecamatan, ditemukan adanya pungutan yang mengatasnamakan Kementerian Agama Kabupaten, dan hal ini harus diluruskan guna sosialisasi ke masyarakat bahwa segala pelayanan di KUA gratis, dengan tidak ada biaya infak, biaya P3N, maupun administrasi. Jika masyarakat menginginkan bantuan dari P3N atau istilah “kayim” untuk mendapatkan pelayanan, silahkan semua di tanggung masyarakat itu sendiri.

Kepada masyarkat terkait pelayanan masyarakat yang tidak sesuai aturan atau pungutan tidak sesuai aturan bisa menyampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten melalui Seksi Bimas Islam.

Sumber : jsikemenag.wordpress.com

Kemenag Banjarnegara Raih Penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga

Penghargaan PajakPajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah (Leroy Beaulieu). Sedangkan Wajib Pajak/ WP, yakni orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia. Setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang. Dan Instansi seperti Kementerian Agama melalui pimpinan mendorong agar pegawaianya untuk membayar pajak tepat waktu.

Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, mendapatkan Posisi Pertama Penghargaan sebagai Instansi Teladan dalam Pelaporan SPT Tahunan Pegawai dalam acara Apresiasi dan Penghargaan Wajib Pajak Teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purbalingga. Nomor kedua adalah Polres Banjarnegara. Penghargaan di berikan di Pendopo Dipayudha Adigraha, Rabu (4/2/15) bersamaan penghargaan beberapa kategori lainnya.

Read the rest of this entry