Perlu di Pahami Pembiayaan Haji

Mekkah*Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1436H/2016M*
1. Direct Cost = Biaya yg dibayar langsung oleh Jamaah Haji
2. Indirect Cost = Biaya yg tidak dibayar oleh Jamaah, Tetapi dibebankan pada hasil optimalisasi setoran awal BPIH

Direct Cost untuk Provins Jawa Timur Tahun 2016 sebesar : Rp. 34.941.424,-

Biaya yg dibayar jamaah (Direct Cost) sebesar : Rp. 34.941.414 tersebut digunakan utk membayar :
1. Tiket Pesawat PP sebesar : Rp. 25.534.464
2. Pemondokan di Mekkah sebesar : Rp. 4.051.950
3. Living cost : Rp. 5.355.000 (SAR 1500). Diserahkan kembali kepada jamaah pada saat akan berangkat ke Bandara Embarkasi.

Terus Biaya untuk :
0. Membayar selisih pemondokan di Mekkah Sebesar Rp. 11.534.670. yg seharusnya biayanya sebesar : Rp. 15.586.620, tetapi jamaah hanya membayar Rp. 4.051.950
1. Membayar Pemondokan di Madinah (selama 8 Hari)
2. General service
3. Upgrade Transportasi
4. Makan 2 kali sehari di Madinah selama 8 Hari
5. Makan di Mekkah 2 kali sehari selama 12 Hari
6. Makan di Arafah, 4 kali, di Muzdalifah snack berat, makan di Mina, 11 kali
7. Makan di Bandara Jeddah saat datang dan pulang
8. Pelayanan bongkar muat dan angkutan barang (hadamat)
9. Badal Haji dan pemulangan jamaah sakit pasca operasional
10. Konsumsi saat jamaah di Asrama Haji
11. Akomodasi saat di Asrama Haji
13. BIaya Penerbitan Paspor (Rp. 360.000)
14. Pengadaan dan pendistribusian DAPIH
15. Pengadaan dan pengiriman gelang Identitas
16. Buku Paket Manasik
17. Biaya Manasik Haji (Di kabupaten kota sebanyak 2 kali, di KUA Kec. Sebanyak 6 kali)
18. Insentif Ketua Rombongan dan Ketua Regu
19. Bayar premi asuransi jiwa dan kecelakaan.

*Semua* Biaya diatas tidak dibayar oleh Jamaah alias *Gratis*. Terus yg bayar siapa ?

Semua Biaya diatas dibayar menggunakan *Dana Optimalisasi setoran awal (Indirect Cost)* Jumlahnya kurang lebih Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Semoga bisa menjadi Pemahaman….

Catat!! Pendaftaran Beasiswa S1 ke Luar Negeri Dibuka 1 Mei

Info Pendis 2016

Jakarta (Pendis) — Kementerian Agama terus berupaya memperluas akses para siswa madrasah untuk mengenyam pendidikan kesarjanaan pada berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Upaya itu salah satunya diwujudkan melalui program pemberian  Beasiswa Biaya Hidup untuk jenjang S1 di luar negeri bagi siswa madrasah.

Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan mengatakan bahwa agar lebih terbuka, proses pendaftaran beasiswa ini  akan dilaksanakan secara online melalui website resmi Direktorat Pendidikan Madrasah (http://madrasah.kemenag.go.id) mulai  1 – 15 Mei mendatang.

“Dengan melalui web, diharapkan pendaftaran bisa diakses seluruh lapisan masyarakat dalam rangka transparansi seleksi serta keterbukaan informasi publik,” kata  Nur Kholis Setiawan, Rabu (27/04).

Menurut M Nur Kholis,  proses seleksi akan dilakukan dalam dua (2) tahap, yaitu: tahap seleksi dokumen dan seleksi wawancara. Peserta yang akan mengikuti seleksi beasiswa ini, harus melengkapi sejumlah dokumen, antara lain: legalisir Ijazah atau Rapor kelas X-XII, Surat keterangan lulus (bagi lulusan tahun 2016) atau Surat pengantar (bagi lulusan tahun 2015), Letter of Acceptence (LoA) Unconditioal/Conditional dari kampus LN Tahun Akademik 2016/2017.

Selain itu, calon peserta juga harus menyertakan surat jaminan beasiswa tuition fee (bebas SPP) dari kampus LN, dan Surat Kelakuan Baik/Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Calon peserta juga harus membuat beberapa surat pernyataan yang dibuat secara pribadi sebagaimana tercantum dalam persyaratan umum yang bisa diakses di website Direktorat Pendidikan Madrasah.

Dikatakan M. Nur Kholis, setelah melakukan pendaftaran secara online,  semua dokumen/berkas yang sudah dilengkapi harus dikirim paling lambat 20 Mei 2016 ke Subdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama RI, Jl. Lapangan Banteng Barat 3-4 Lt. 6 Jakarta Pusat 10710 untuk dilakukan verifikasi.

Peserta yang lolos dalam verifikasi seleksi dokumen, akan diikutkan dalam  tahap wawancara. “Jadi, tidak ada ujian tulis. Peserta yang akan diwawancara murni berdasarkan kelengkapan dokumen yang dikirimkan,” tegas alumni Pesantren Tebuireng ini.

Adapun pilihan perguruan tinggi yang akan dijadikan tempat studi adalah kampus-kampus yang terakreditasi di luar negeri di Asia, Amerika, Eropa dan Timur Tengah. “Yang patut di-warning bagi calon penerima beasiswa ini adalah bahwa ia hanya menerima living cost allowance (biaya hidup bulanan) di kampus selama 4 (empat) tahun,” papar M. Nur Kholis yang juga pernah belajar di Leiden-Belanda dan Bonn University-Jerman,  serta menjadi mahasiswa tamu di Universitas Kairo-Mesir. (@viva_tnu/mkd/mkd)

*sumber : http://kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=358403

Prosedur Pendaftaran Haji Terbaru 2016

Haji 2016 elang766Kementerian Agama RI (Kemenag) menerapkan sistem baru untuk pendaftaran calon jamaah haji. Sejumlah proses sudah dipangkas. Tujuannya, memberikan kemudahan bagi masyarakat. Informasi tersebut berdasar Keputusan Dirjen PHI Kemenag RI Nomor D/28/2016 tersebut berlaku mulai 18 April 2016. Pendaftar baru sudah harus menggunakan aturan ini.

Tahap pendaftaran peraturan lama lebih berbelit di mana Calon Jamaah Haji (CJH) harus bolak-balik ke bank dan kemenag kabupaten/kota hingga 4 kali. Pada peraturan baru cukup 2 kali saja.

Prosedur pendaftaran haji yang baru. Pertama, CJH pergi ke bank penerima setoan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Saat ini ada 17 bank syariah dan BUMN yang menerima pembukaan rekening tabungan haji. Di bank, dilakukan pembukaan rekening tabungan haji. Bank yang dipilih harus sesuai dengan alamat domisili pendaftar.

Setelah membuka rekening, CJH menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan Kemenag. Setelah itu, CJH men-tranfer setoran awal sesuai ketentuan. Di sini BPS BPIH memberikan lima lembar bukti setoran awal. Setiap lembar dibubuhi pasfoto dan stempel dari bank. Dalam bukti setoran awal, nomor validasi juga dicantumkan dengan tidak lupa dibubuhi tanda tangan dan stempel bank.

Jika proses di bank selesai, CJH diarahkan Kemenag sesuai dengan domisili. Disana mereka mengisi formulir pendaftaran dan surat permohonan pergi haji (SPPH). Selain itu, CJH menyerahkan dokumen persyaratan untuk didaftarkan di siskohat, dan disinilah CJH mendapatkan nomor porsi. Poin utama dahulu Nomor Porsi diberikan bank, sekarang diubah di Kemenag.

Bilamana seluruh tahap pendaftaran selesai, CJH menerima lembar bukti pendaftaran. Di dalamnya ada nomor porsi yang dibubuhi tanda tangan dan stempel Kemenag. CJH juga menerima cukti cetak SPPH lima lembar yang diberi foto dan stempel.

Jangka waktu antara pendaftaran di bank dan di Kemenag harus 5 (lima) hari kerja.Jika CJH menyerahkan dokumen setelah lima hari kerja, pendaftaran dianggap gugur secara sistem. Setoran awal yang sudah masuk di bank akan dikembalikan utuh.

Untuk itu diharapkan CJH memeriksa seluruh kelengkapan dokumen sebelum melakukan pendaftaran, sebab berpengaruh saat pembuatan paspor. Jika ada data yang berbeda, hal itu akan masuk berita acara pemeriksaan (BAP) dan prosesnya lebih panjang. Karena itu, data harus benar.

Terdapat beberapa aturan baru seperti, syarat bagi pendaftar haji juga mengalami perubahan. Saat ini usia pendaftar minimal 12 tahun. Sedangkan jemaah yang pernah menunaikan ibadah haji dan ingin mendaftar lagi harus menunggu selama 10 tahun. Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi panjangnya antrian yang ingin pergi haji.

Pembimbing ibadah haji masih diperbolehkan berangkat setiap tahun. Namun, pembimbing ini harus mentaati berbagai persyaratan. Misalnya usia minimal 30 tahun saat mendaftar, mendapatkan rekomendasi dari kelompok bimbingan yang masih memiliki ijin operasional dari Kemenag RI, serta menyertakan sertifikat pembibing haji yang dikeluarkan Kemenag. Sumber kemenag Kabupaten Banjarnegara.(nangim)

Prosedur Nikah di KUA

Hari ini saya mulai menulis kembali, karena merasa udah lama banget tidak urusin web ini…
Tapi hari ini saya tergelitik Share dari teman saya di FB tentang Prosedur Nikah di KUA… *Seluruh Republik Indonesia pastinya

Dengan di sertai kata-kata yang cukup me-Motivasi:

Buat yang masih jomblo, baper, galau, php… ayo segera move on. Prosedur nikah sudah dipermudah. Biaya nikah sudah digratiskan. Nunggu apalagi?

💓💓💓💓

Dengan hastag #‎AyoNikah‬, ‪#‎BersihMelayani‬

Saya pasang gambarnya, agar bisa menjadi perhatian dan juga literatur bagi yang membutuhkan…

 

Prosedur Nikah di KUA

Semoga bermanfaat!

Tepat Sasaran Melalui Sinkronisasi Database Diklat

Kebutuhan diklat yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang Balai Diklatmulai meninggalkan perkiraan, dengan mengefektifkan pendataan dengan penyerapan aspirasi daerah.

Untuk mengefektifkan kebutuhan diklat yang akan dilaksanakan, Balai Diklat melakukan Turba (Turun Kebawah) untuk mendata kebutuhan dan aspirasi dari daerah melalui program Sinkronisasi Database Kediklatan.  Kementerian Agama mengundang 25 orang terdiri dari Kasubbag TU, Kasi-Penyelenggara, Pengawas Pendidikan Agama Islam, Kepala KUA Kecamatan, Kepala Satker, Guru MA, dan Guru MTs dalam kegiatan ini di Aula Kantor Jumat (11/10).

Kasubbag TU, Sukarno menyampaikan bahwa PNS Kemenag Banjarnegara yang berjumlah 969 orang perlu mendapatkan perhatian dalam hal kediklatan. Reformasi birokrasi yang bergulir di butuhkan kompetensi PNS terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Dengan dukungan tunjangan kinerja menjadikan seorang PNS di tuntut profesional,  dan salah satu pembelajarannya didapatkan melalui diklat.

Perwakilan dari Balai Diklat Keagamaan Semarang, Mahfud menyampaikan bahwa untuk mendapatkan aspirasi, harus turun dan bertemu langsung dengan daeah. Terdapat instrumen yang harus di isi yang dibagikan kepada peserta sinkronisasi.

“Instrumen harus diisi namun jangan terlalu dipikirkan “ di jelaskan sebelum pengisian insturmen. Gambaran kebutuhan sudah tergambar di pikiran masing-masing peserta, seperti contoh KUA pasti sudah jelas diklat apa yang di inginkan, juga yang lain.

Peserta mengisi instrumen yang nantinya akan di rekap dan di matching dengan kebutuhan daerah yang lain dalam bentuk database. Nantinya akan di dapatkan diklat perlu diadakakan, baik di Balai Diklat maupun di daerah berupa DDWK/DDTK. (Nangim)

Sumber : banjarnegara.kemenag.go.id

IMG_5308 IMG_5315 IMG_5327